Pilkada Serentak tahun 2024 berpotensi terjadinya pelanggaran secara masif dan terstruktur

Kabupaten Tangerang, Banten - Menyoroti Pilkada Serentak tahun 2024 yang tidak lama lagi di laksanakan, Ahmad Syarifudin menggunakan hak berpendapatnya sebagai WNI ungkap pemuda Tangerang Utara tersebut kepada awak media, "Pilkada tahun 2024 ini menurut pengamatannya akan berpotensi secara masif dan terstruktur terjadinya pelanggaran penyelanggara demokrasi di dalam kubu aparatur pemerintah daerah", Minggu, 7/4/2024

Ahmad Syarifudin yang akrab disapa kang arif, budaya itu harus terus kita sama-sama lestarikan namun menurutnya bukan budaya wariskan bentuk-bentuk penodaan dan pelanggaran-pelanggaran demokrasi atas kode etik profesi ASN atau PNS dan PPPK sebagai Aparatur pemerintah daerah ( dari tingkat pemerintahan tertinggi di kabupaten/kota sampai tingkat terendah di Desa/Kelurahan).

Jika itu benar-benar terjadi menurut syarifudin, demokrasi yang kita laksanakan sebagai sarana integritas bangsa kedepan bukan sebagai kemajuan dan pendewasaan di dalam demokrasi melainkan bentuk kemunduran atau penghianatan yang terus di lakukan terhadap maksud dan tujuan pemilu itu sendiri. 

Jika badan yang sudah terbentuk sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu kedepan tidak berani bersikap, Independensi, bertindak Sigap, Tegas, Lugas, Profesional, dan Tertib dalam menjalankan tupoksinya maka di pastikan budaya ini akan menjadi asumsi yang biasa-biasa saja dan tidak berpengaruh besar terhadap maksud dan tujuan dalam penyelenggaraan pemilu pilkada serentak itu sendiri.

Ahmad Syarifudin selaku Penggiat Sosial Masyarakat di Kabupaten Tangerang, Juga berharap untuk para ahli hukum tatanegara dan ahli-ahli yang berhubungan dengan peraturan dan ketentuan penyelenggaraan pemilu pilkada serentak untuk bisa segera mengajukan evaluasi dan revisi, mana saja peraturan dan ketentuan yang memang perlu di revisi dan penyempurnaan peraturan dan ketentuan di dalam proses kegiatan demokrasi di Indonesia ini terutama pilkada serentak tahun ini.